Sistem Pendidikan Nasional

A.  PENGERTIAN SISTEM

Istilah system berasal dari bahasa Yunani ”systema”, yang berartii sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.

Zahara Idris (1987) mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk men capai suatu hasil (produk).

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984/1985) setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan

Setiap sistem harus mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya tujuan lembaga pendidikan adalah memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Tujuan pengajaran adalah agar siswa belajar perilaku tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Fungsi-fungsi

Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Misalnya  suatu lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik, perlu adanya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian.

3. Komponen-komponen

Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. Jadi, sistem ini terdiri dari komponen-komponen dan masing-masing komponen mempunyai fungsi khusus.

4. Interaksi atau saling hubungan

Semua komponen dalam suatu sistem, seperti komponen-komponen intruksional yang saling berhubungan satu  sama lain, saling mempengaru-hi dan saling membutuhkan.

5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan

Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komponen interaksional dengan melaksanakan pengembangan sistem intruksional untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

6. Proses trasformasi

Suatu sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujuan, untuk itu diperlukan suatu proses yang memproses masukan (input) menjadi hasil-hasil (output).

7. Umpan balik untuk koreksi

Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dan koreksi.

8. Daerah batasan dan lingkaran

Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkaran di sekelilingnya akan terjadi interaksi. Namun, antara suatu sistem dengan sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu.

B.  PENGERTIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Menurut Sunarya (1996), Pendidikan Nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976), merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan Ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan Pendidikan Nasional adalah usaha

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang tercantum dalam undang-undang pendidikan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan pendidikan nasional itulah dilaksanakan proses pendidikan di Indonesia. Setiap lima tahun sekali biasanya ditetapkan tujuan pendidikan nasional itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Zahar Idris (1987) mengenukakan bahwa ”Pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan salah satu sistem, disamping sistem-sistem lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia seutuhnya meliputi potensi kepribadian sikap dasar dan lima wawasan dasar seperti berikut :

1. Potensi kepribadian manusia Indonesia seutuhnya secara integral meliputi pancaindra yang sehat; pikir dan daya penalaran; perasaan yang halus; etis dan estetis; karsa yang kuat dan tulus; daya cipta yang kaya sebagai potensi kreativitas; karya, darma bakti dan amal dalam kehidupan; dan budi nurani yang luhur sebagai perwujudan martabat kepribadian manusia.
2. Sikap dasar utama dalam penbinaan manusia Indonesia seutuhnya, meliputi sikap hidup sehat; sikap hidup hemat; sikap hidup cermat (telaten); sikap hidup rajin; sikap hidup berani dan berilmu; dan menurut hati nurani secara sadar serta penuh tanggung jawab menuju kehidupan mandiri.
3. Lima wawasan dasar  meliputi :

1)      Wawasan yang seimbang antara potensi, kebutuhan dan nilai jasmani dengan rohani dalam kepribadian manusia.

2)      Wawasan yang seimbang antara kehidupan individualitas dan kemasyarakatan (pribadi dan sosial) berdasarkan tata nilai sosial budaya dan kenegaraan.

3)      Wawasan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat dengan tata nilai religius yang diyakini masing-masing.

4)      Wawasan kesejahteraan; sadar bahwa manusia masa kini adalah pewaris citi-cita pendahulunya dan pembina masa depan demi generasi penerus.

5)   Wawasan yang seimbang antara subjek manusia dan alam lingkungan hidup; antara subjek warga negara dan tanah air.

C. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Maksud sistem pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasioana. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya.

Dalam sisitem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) berbunyi : ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Di dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar.

D. DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL

 Dasar dan tujuan

Pancasila menjadi dasar  sistem pendidikan nasional dalam rangka memencerdaskan kehidupan bangsa, seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan pedoman yang menunjukan arah, cita-cita dan tujuan bangsa.

Karena itu, pancasila harus menjadi semua dasar kegiatan pendidikan di Indonesia. Selain berdasarkan panca sila, pendidikan nasional juga bercita-cita membentuk manusia yang pancasilais, yaitu manusia yang menghayati dan mengamalkan pancasila dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku, baik dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan nasional mempunyai landasan ideal adalah pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 1945, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR tentang GBHN.

a. Landasan Ideal

Dalam UU Pendidikan No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada BAB III pasal 4 tyercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang susila yang cakap dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

b. Landasan Konstitusional

 Pendidikan nasional di dasarkan atas landasan konstitusional atau UUD 1945 pada BAB XIII pasal 31 yang berbunyi :

Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah :

1.      Memajukan kesejahteraan umum

2.      Mencerdaskan kehidupan bangsa

3.      Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

c. Landasan Operasional

Landasan operasional bagi pembangunan negara ternasuk pendidikan adalah Ketetapan MPR tentang GBHN.

GBHN  disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita, seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Berikut ini beberapa contoh Ketetapan MPR tentang GBHN sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional :

1. TAP MPR No. IV/MPR/1973 

 Tujuan pendidikan membentuk manusia-msnusia pembangunan yang pancasila dan untuk mebentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan keterampilan, dapat mengembangkan aktivitas dan tanggung jawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur.

2. TAP MPR No. IV/MPR/1978

 Pendidikan nasioal berdasarkan pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manu8sia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.

3. BAB II Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 1989

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengem-

bangkan manusia seutuhnya.

Fungsi Pendidikan Nasional

Fungsi pendidikan nasional adalah sebagai berikut :

Ø  Alat menbangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.

Ø  Menurut UUD RI No. 2 Tahun 1989 BAB II Pasal 3 menerangkan bahwa ” Pendidikan nasioanl berfungsi untuk mengen bangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya untuk mewujudkan tujuan nasional”.

Unsur-unsur Pokok Pendidikan Nasional

Unsur-unsur pokok pendidikan nasional pancasila terdiri dari moral pancasila berlandaskan moral penghayatan dan pengamalan pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah.

E. KElEMBAGAAN DAN JENIS PROGRAM PENDIDIKAN

Kelembagaan Pendidikan

Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar serta berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Fungsi pendidikan luar sekolah, antara lain memberikan  beberapa kemampuan,  yaitu kemempuan dan keahlian untuk pengembangan karier, kemampuan teknis akademis, pengembangan kemampuan sosial budaya.

Jenis Program Pendidikan

1. pendidikan umum, mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan
2. pendidikan kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu.
3. pendidikan luar biasa, yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan  fisik dan mental.
4. pendidikan kedinasan, yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen.
5. pendidikan keagamaan, yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perannya yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
6. pendidikan akademik, yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
7. pendidikan profesional, yang diarahkan yerutama pada ke siapan penerapan keahlian tertentu.