SUMSEL Jadi Juara Kadarkum Tingkat Nasional

Jakarta – Kesadaran hukum diharapkan dimiliki masyarakat di seluruh Indonesia. Bukan hanya milik masyarakat di Pulau Jawa, atau masyarakat tertentu saja. Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi pada Penutupan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional Tahun 2012, Kamis (10/05) di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta.

Pernyataan Kepala BPHN tersebut terkait dengan Juara Pertama Lomba Kadarkum Tingkat Nasional kali ini berasal dari Sumatera Selatan, dengan total poin 6530. Sementara untuk Juara Kedua hingga Harapan berturut-turut adalah Jambi (5500 poin), Jawa Tengah (3595 poin), Jawa Timur (2150 poin). "Dari empat atau lima kali penyelenggaraan Lomba Kadarkum ternyata juaranya tidak didominasi oleh suatu provinsi. Ini mudah-mudahan pertanda kesadaran hukum menyebar di seluruh provinsi di Indonesia," ujar Kepala BPHN.

Kepala BPHN juga berharap para juara Lomba Kadarkum ini bisa mengimplementasikan kesadaran hukum yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Para juara juga diharapkan menularkan pengetahuan mereka tentang kesadaran hukum kepada teman, kerabat, dan saudara di wilayah mereka tinggal masing-masing. "Lomba Kadarkum ini tidak mengutamakan menang atau kalah. Yang penting adalah tersosialisasinya program-program hukum yang kreatif dan inovatif," tambah Kepala BPHN.

Lebih lanjut Wicipto Setiadi juga mengimbau agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga lebih berperan dalam peningkatan penyuluhan hukum. "Ada kegiatan lain yang digeser, agar ada yang lebih difokuskan," tambahnya.

Lomba Kadarkum Tingkat Nasional ini diselenggarakan sejak 7 -10 Mei 2012 yang diikuti 33 provinsi di Indonesia. Juara I hingga Harapan mendapatkan Piala Menteri Hukum dan HAM serta sertifikat. Sementara khusus Juara I juga mendapatkan Piala Presiden selain LCD Plasma 22 inch. Juara 2 mendapatkan kamera digital, sedangkan Juara 3 dan Harapan I mendapatkan DVD player.

Hadir sebagai Dewan Juri, antara lain Mosgan Situmorang (Peneliti Hukum BPHN), Arist Merdeka Sirait (Komisi Nasional Perlindungan Anak), Eryan Noviandi Sukamto (Badan Narkotika Nasional), AKBP Kanton Pinem (Korps Lalu Lintas POLRI), dan Amry (Kemenkominfo).